Sinergi IPC dan Publik untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Maritim Indonesia: Literasi dan Ekspektasi 

Oleh: Thoriq Tri Prabowo, M.IP. 

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Sinergi adalah kunci. Begitulah jargon yang kerap diutarakan untuk menyelesaikan segala jenis persoalan di republik ini. Memang terdengar klise, namun sepertinya sinergi itulah yang diperlukan di tengah kompleksnya persoalan masyarakat majemuk. Terlebih dalam situasi krisis akibat pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) yang melanda Indonesia sejak sekitar awal tahun 2020. Covid-19 tersebut membuat perekonomian masyarakat Indonesia carut marut. Bagaimana tidak, konsentrasi pembangunan ekonomi yang terus digenjot Pemerintah dilakukan bersamaan dengan konsentrasi pencegahan covid-19 yang sudah banyak menelan korban jiwa. Berdasakan laman resmi covid-19 Indonesia diketahui bahwa per tanggal 5 Desember 2020, angka positif covid-19 Indonesia sudah mencapai 569.707 dan jumlah yang meninggal karenanya ialah sebanyak 17.589. 

Melihat hal tersebut, perlu ada upaya pemulihan ekonomi serta road map ketahanan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang Indonesia miliki. Potensi kedaulatan ekonomi maritim Indonesia adalah salah satunya. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautannya yang lebih luas dari wilayah daratannya. Adapun berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut, wilayah laut Indonesia kurang lebih seluas 6,4 juta kilometer persegi, sementara wilayah daratannya hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Artinya, wilayah lautan Indonesia tiga kali lipat dari luas dari wilayah daratannya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, meskipun pada waktu yang sama tantangan juga turut menyertai. 

Presiden Joko Widodo sepertinya memiliki konsentrasi yang besar pada potensi ekonomi maritim tersebut. Tol laut menjadi representasi dari bukti keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap sektor kemaritiman. Program yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara tersebut diharapkan mampu memperlancar arus distribusi barang dan logistik sampai ke pelosok. Program ini berimplikasi pada percepatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, juga pada putusnya mata rantai kesenjangan harga barang di Jawa dan luar Jawa. Lambat laun, percepatan pembangunan, pendidikan, kebudayaan, dan aspek lainnya juga akan turut terdongkrak oleh program ini. 

Namun, program tersebut akan menjadi mandul dan kurang produktif apabila publik tidak turut mengambil peran di dalamnya. Tol laut yang dicanangkan untuk memperkuat ekonomi kemaritiman tersebut perlu menjadi ikhtiar bersama. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait lainnya. Ekonomi maritim ini sebenarnya dapat menjadi alternatif untuk membangun kedaulatan ekonomi negara yang kokoh. Kekuatan ekonomi maritim tidak hanya ditopang oleh tersedianya infrastruktur yang representatif saja, melainkan juga perlu adanya ekosistem maritim yang sehat dan berkelas dunia. 

Sayangnya, masyarakat secara luas masih belum banyak yang memiliki minat untuk ‘mencerburkan’ dirinya pada sektor ekonomi maritim. Partisipasi publik dalam ekonomi maritim ini tentu tidak hanya berkaitan dengan bisnis maritim yang tentu perlu banyak merogoh kocek, melainkan sekadar turut berpartisipasi dalam menggunakan fasilitas-fasilitas kemaritiman yang tersedia. PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) atau Indonesia Port Corporation (IPC) merupakan salah satu Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Layanan-layanan IPC meliputi: layanan barang (dermaga; gudang penumpukan; lapangan penumpukan; dan receiving/delivery), layanan kapal (jasa tambat; jasa pandu; jasa tunda; dan jasa pelayanan air, sampah & limbah), dan layanan rupa-rupa (pas pelabuhan; jasa pemeliharaan alat-alat pelabuhan; dan jasa penyewaan tanah, bangunan, air, & listrik). 

IPC memiliki visi “menjadi fasilitator perdagangan kelas dunia melalui ekosistem kepelabuhanan”. Visi tersebut akan dicapai melalui misi yang berbunyi “membangun jaringan pelabuhan dan logistik maritim yang terintegrasi guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan perdagangan Nasional”. Visi dan misi IPC untuk menjadikan ekonomi maritim Indonesia lebih kuat perlu didukung segenap masyarakat dan stake holder. IPC sebagai salah satu BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara Indonesia ialah alasan yang mengharuskan seluruh pihak turut andil dalam mewujudkan tercapainya IPC menjadi ekosistem maritim berkelas dunia. 

Sebagai ekosistem maritim berkelas dunia, benefit yang didapatkan tidak hanya akan mengalir pada IPC semata melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pengetahuan tentang kemaritiman ini menjadi multak untuk didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membangun fondasi dan orientasi ekonomi untuk waktu yang akan datang. Selama ini paradigma berpikir pengembangan ketahanan ekonomi masih ditumpukan pada sektor-sektor bisnis di ‘d_a_r_a_t_a_n_’. Hal tersebut memang tidak salah. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan infrastruktur dan teknologi maritim yang pesat belakangan ini akan memunculkan alternatif fondasi kekuatan ekonomi yang sangat menjanjikan. 

Dalam konteks ini, IPC dapat mengedukasi publik terkait potensi kemaritiman Indonesia. Literasi kemaritiman dapat dilakukan melalui program-program IPC, utamanya program Corporate Social Responsibility (CSR). IPC Peduli merupakan program CSR IPC yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Dengan dimasukkannya materi literasi kemaritiman pada program tersebut, IPC tidak hanya berinvestasi secara material pada publik, tetapi juga berinvestasi pengetahuan yang akan berimplikasi jangka panjang. 

Penggunaan media kreatif seperti saluran-saluran media sosial juga perlu menjadi perhatian IPC dalam mengedukasi publik. Pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas fisik menjadi peluang tersendiri bagi IPC untuk melakukan literasi kemaritiman melalui saluran media sosial. Pasalnya, saat ini publik banyak menghabiskan waktu pada gawainya. Selain lebih efektif dan efisien, media sosial mampu memperluas jangkauan audiens. Media sosial perusahaan maupun rekanan dapat dioptimalisasi untuk turut mengkampanyekan layanan-layanan perusahaan serta mendiseminasikan pengetahuan kemaritiman. Upaya diseminasi pengetahuan ini merupakan ikhtiar jangka panjang yang akan memunculkan benih-benih pelopor ekonomi maritim pada masa yang akan datang. 

Apabila kekokohan ekonomi maritim dibangun sejak puluhan tahun lalu, mungkin saat ini publik hanya perlu menikmati hasilnya. Namun, tentu tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur dan SDM dalam sektor maritim belakangan ini, kejayaan ekonomi maritim Indonesia tinggal menunggu waktunya. Sembari IPC berupaya menciptakan ekosistem maritim berkelas dunia, publik perlu diedukasi terlebih dahulu melalui serangkaian kegiatan literasi kemaritiman. Dengan kokohnya pengetahuan masyarakat terkait ekosistem kemaritiman, masyarakat Indonesia tidak hanya akan menjadi konsumen melainkan juga berpeluang menjadi pelaku bisnis dalam ekosistem maritim global. 

Turut terlibatnya masyarakat Indonesia menjadi pemain dalam ekosistem maritim global akan mendongkrak distribusi produk-produk unggulan yang diciptakan Indonesia. Dalam kondisi tersebut kedaulatan ekonomi maritim Indonesia bukan hanya mimpi belaka. IPC dengan bersinergi dengan publik memiliki peluang besar untuk mewujudkannya. 

Adanya sinergi antara IPC sebagai perusahaan pada sektor maritim dan publik sebagai konsumen maupun aktor bisnis, tidak hanya menjadikan kemaritiman sebagai poros ekonomi, tetapi juga poros pemberdayaan dan pemersatu. IPC turut bertanggungjawab untuk mengedukasi publik terkait potensi ekonomi maritim. Pada waktu yang bersamaan, publik perlu menyambutnya dengan turut menggunakan atau sekadar mendukung produk-produk yang disediakan pemerintah melalui BUMN-nya ini. Literasi kemaritiman menjadi menemukan relevansinya bagi publik di tengah situasi krisis akibat pandemi covid-19. Adanya ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia serta kuatnya partisipasi publik akan menjanjikan kekokohan ekonomi Indonesia di waktu yang akan datang, terutama dalam situasi krisis seperti sekarang ini.